Apakah Rekaman Suara Bisa Dijadikan Alat Bukti – Saya berbicara dengan seseorang dan merekam suara saya di ponsel secara diam-diam untuk menyimpan hasil percakapan dengan orang tersebut. Di tengah percakapan, orang tersebut berbicara kasar kepada saya dan memotong rekaman saya. Saya ingin bertanya, apakah rekaman rahasia saya bisa dijadikan bukti untuk melaporkan orang tersebut dan saya tidak bersalah karena saya merekamnya secara diam-diam? Terima kasih atas penjelasannya.
Rekaman percakapan kasar yang Anda buat secara diam-diam dengan orang yang Anda ajak bicara dapat digunakan sebagai bukti untuk melaporkan orang tersebut, karena rekaman tersebut bukanlah penyadapan. Rekaman tersebut dapat dijadikan alat bukti yang sah, dengan tetap memperhatikan ketentuan “harus dibuat dalam rangka penegakan hukum atas permintaan kepolisian, kejaksaan, dan/atau instansi lain yang kewenangannya ditetapkan dengan undang-undang”. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 “Perubahan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik” No. 11 Tahun 2008. Putusan Mahkamah Konstitusi No. 20/PUU-XIII/2016. Sebab, aturan tersebut hanya berlaku terhadap Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik hasil penyadapan atau penyadapan atau rekaman penyadapan yang merupakan bagian dari penyadapan.
Apakah Rekaman Suara Bisa Dijadikan Alat Bukti
Selanjutnya, jika menyangkut apakah Anda bersalah dan dapat dilaporkan, perlu diketahui bahwa perekaman (rekaman diam-diam dengan menggunakan perangkat teknologi tertentu, seperti perekam suara ponsel pintar) tidak termasuk dalam kategori penyadapan atau penyadapan, dengan dasar ada. tidak ada “transmisi” informasi elektronik yang disadap, jadi tidak ada pertanyaan tentang pelanggaran pidana. Namun, orang tersebut dapat menuntut Anda secara perdata.
Inilah Isi 12 Lembar Keterangan Setya Novanto Kepada Mkd
Pertama-tama, perlu disebutkan bahwa rekaman suara yang dibuat dengan aplikasi perekam suara (voice memo atau rekaman suara) pada telepon pintar (smartphone) termasuk dalam kategori Dokumen Elektronik, sebagaimana diatur dalam Pasal 1 Ayat 4. . Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 “Perubahan Atas Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik Tahun 2008 No. 11” (“UU 19/2016”) yang berbunyi sebagai berikut:
Dokumen elektronik adalah setiap informasi elektronik yang dibuat, ditransmisikan, dikirim, diterima atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optik atau sejenisnya yang dapat dilihat, ditampilkan dan/atau didengar dengan menggunakan komputer atau sistem elektronik, termasuk namun tidak terbatas pada , hanya tulisan, suara, gambar, peta, gambar, foto atau benda sejenisnya, huruf, tanda, angka, sandi, simbol atau perforasi yang mempunyai arti atau makna atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.
Namun dengan adanya putusan Mahkamah Konstitusi nomor 20/PUU-XIII/2016 yang menetapkan frasa “Informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik” pada ayat 1 dan 2 Pasal 5, serta pada ayat b) Pasal 44. 11 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, karena tidak dimaknai khususnya frasa “Informasi dan/atau Dokumen Elektronik” sebagai alat bukti yang dibuat. Berdasarkan Undang-Undang tentang Penegakan Hukum, atas permintaan kepolisian, kejaksaan, dan/atau aparat penegak hukum lainnya, penjelasan Pasal 5, Ayat 1, dan Ayat 2 diubah sebagai berikut:
Keberadaan informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik bersifat mengikat dan diakui sebagai alat bukti yang sah untuk menjamin kepastian hukum mengenai penyelenggaraan Sistem Elektronik dan pelaksanaan transaksi elektronik, khususnya terhadap alat bukti dan permasalahan yang berkaitan dengan perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan Sistem Elektronik. sistem.
Perekam Suara Diaktifkan Mini, Pemutar Kecil Audio Profesional Dictaphone, Perekam Suara Digital
Secara khusus, informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik berupa penyadapan atau penyadapan atau perekaman percakapan telepon sebagai bagian dari penyadapan harus dilakukan dalam rangka penegakan hukum atas permintaan kepolisian, kejaksaan, dan/atau pihak lain. lembaga yang kewenangannya ditentukan oleh undang-undang.
Menanggapi pertanyaan Anda, apakah rekaman percakapan kasar orang yang Anda ajak bicara secara diam-diam dapat digunakan sebagai bukti untuk melaporkan orang tersebut jika kami menggunakan penafsiran sempit terhadap undang-undang yang ada. Penjelasan Pasal 5 Bagian 1 UU ITE, rekaman tersebut tidak dapat memenuhi syarat sebagai alat bukti yang sah karena tidak dibuat atas permintaan aparat penegak hukum. Perlu diketahui, rekaman yang dimaksud adalah rekaman yang merupakan bagian dari penyadapan. Namun bila bukan hasil penyadapan, bisa dijadikan alat bukti yang sah.
Perlu diketahui bahwa perekaman (perekaman diam-diam menggunakan perangkat teknologi tertentu seperti perekam suara ponsel pintar seperti yang disebutkan dalam pertanyaan Anda) tidak termasuk dalam kategori penyadapan atau penyadapan yang dilarang dalam Pasal 31(2) UU 19/2016 dengan alasan bahwa ada tidak ada “transmisi”. Lihat Perbedaan Antara Penyadapan dan Perekaman serta Hukum Perekaman Kamera Tersembunyi untuk penjelasan lebih detail.
Oleh karena itu, merekam audio kejadian nyata secara langsung menggunakan smartphone bukan merupakan tindak pidana dan dapat dijadikan alat bukti yang sah.
Hasil Investigasi Knkt Bukan Merupakan Alat Bukti Di Pengadilan?
Setahu saya belum ada ketentuan pidana yang mengatur tentang tindak pidana merekam percakapan tanpa izin (untuk membedakan antara perekaman dan penyadapan).
Menurut informasi yang saya terima dari salah satu pakar hukum pidana Indonesia, Profesor Andi Hamzah, dalam ceramahnya beberapa tahun lalu, tindak pidana merekam percakapan tanpa izin di Indonesia yang sesuai dengan asas legalitas, masih belum menjadi hal yang lumrah. positif. hukum dan masih dibahas dalam Rancangan Undang-undang Hukum Pidana (RUU KUHP).
Namun, Anda bisa dituntut jika merekam secara diam-diam. Untuk lebih jelasnya, baca artikel Rekaman legal menggunakan kamera tersembunyi.
Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik Nomor 11 Tahun 2008, diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 “Perubahan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik Tahun 2008” Nomor 11.
Alat Bukti Elektronik Dalam Hukum Acara Perdata
Jenis Nomor Tahun Fikih Pidana Terkait 536K/PID/2005 TATA CARA PANITIA ANGGARAN 2005 DALAM PENYUSUNAN RANCANGAN ATAU RANCANGAN ANGGARAN PENGADAAN TANPA…Selamat malam pak, bolehkah saya bertanya. Saya mempunyai 2 (dua) permasalahan hukum, yang pertama pidana dan yang kedua perdata. Dalam masalah pidana, saya menerima telepon dari polisi setempat tentang dugaan pelecehan telepon dan penyelidik polisi mengatakan bukti yang mereka gunakan adalah “rekaman suara” antara saya dan orang tersebut. Sebaliknya saya telah membuat perjanjian kerjasama dengan orang lain dan saya telah merekam suara percakapan saya selama proses pembuatan perjanjian tersebut dengan harapan suatu saat akan terjadi wanprestasi, rekaman tersebut dapat saya gunakan sebagai alat bukti. Pertanyaan saya adalah, apakah merekam percakapan dengan orang lain secara diam-diam merupakan tindakan ilegal atau dapat dihukum? Dan apakah rekaman itu bisa dijadikan alat bukti? Mohon pencerahannya. Terima kasih.
Perlu diketahui bahwa rekaman suara yang menggunakan aplikasi bawaan (aplikasi rumah) dari telepon pintar (smartphone) atau aplikasi yang diunduh (download) dari Play Store, seperti pesan suara atau rekaman suara, baik masuk maupun keluar, yang Anda sebutkan, dapat diklasifikasikan sebagai informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang diatur dalam UU ITE dan perubahannya. Apa itu informasi elektronik?
Informasi elektronik adalah suatu kesatuan atau kumpulan data elektronik, termasuk namun tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, gambar, foto, pertukaran data elektronik (EDI), surat elektronik, telegram, telex, teletypewriter atau sejenisnya. , huruf, tanda, angka, sandi, simbol atau perforasi, yang telah diolah dan bermakna atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.[1]
Sedangkan dokumen elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Ayat 4 Undang-Undang Republik Indonesia Tahun 2016 No. 19 tentang Perubahan Atas UU No. 11 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang selanjutnya disebut “UU ITE” menyatakan bahwa:
Pdf) Analisis Rekaman Suara Voice Changer Dan Rekaman Suara Asli Menggunakan Metode Audio Forensik
“Dokumen elektronik adalah setiap informasi elektronik yang dibuat, dikirimkan, dikirim, diterima atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optik atau sejenisnya yang dapat dilihat, ditampilkan dan/atau didengar pada komputer atau sistem elektronik, termasuk namun tidak terbatas pada teks. , suara, gambar, peta, gambar, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kata sandi, simbol atau lubang yang mempunyai arti atau arti atau yang dapat dimengerti oleh orang yang mampu memahaminya.”
Pada hari Rabu tanggal 7 September 2016, dengan adanya putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia No. 20/PUU-XIV/2016 yang menyatakan bahwa frasa “Informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik” sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5. Ayat (1) dan 2 serta Pasal 44 ayat b) UU No. /atau Dokumen Elektronik” sebagai alat bukti yang dibuat dalam rangka penegakan hukum. Atas permohonan kepolisian, kejaksaan, dan/atau aparat penegak hukum lainnya, telah dilakukan revisi terhadap penjelasan Pasal 5 ayat 1 dan 2. UU ITE, yang berbunyi sebagai berikut:
(1) Keberadaan informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik bersifat mengikat dan diakui sebagai alat bukti yang sah guna menjamin kepastian hukum mengenai penyelenggaraan sistem elektronik dan transaksi elektronik, khususnya mengenai alat bukti dan permasalahan terkait perbuatan hukum yang dilakukan. menggunakan sistem elektronik. . (2) Khusus untuk informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang berupa hasil penyadapan, atau penyadapan atau rekaman percakapan telepon yang merupakan bagian dari penyadapan, dalam rangka penegakan hukum, harus dilakukan atas permintaan pihak kepolisian. , kantor kejaksaan dan kantor kejaksaan. /atau lembaga lain yang kewenangannya ditentukan oleh undang-undang.
Untuk menjawab pertanyaan Anda, apakah merekam percakapan dengan orang lain secara diam-diam ilegal atau dapat dihukum? Dan apakah rekaman itu bisa dijadikan alat bukti? Jika merujuk pada penafsiran sempit norma hukum yang terdapat dalam klarifikasi Pasal 5 Ayat 1 UU ITE, maka rekaman suara tersebut tidak dapat dikatakan sebagai alat bukti yang sah, karena tidak dibuat atas permintaan aparat penegak hukum. . Perlu diketahui, rekaman yang dimaksud adalah rekaman yang merupakan bagian dari penyadapan.
Alat Bukti Cctv
Namun bila bukan hasil penyadapan, bisa dijadikan alat bukti yang sah. Perlu diketahui bahwa perekaman (perekaman diam-diam menggunakan perangkat teknologi tertentu seperti perekam suara smartphone seperti yang disebutkan dalam pertanyaan Anda) tidak termasuk dalam kategori penyadapan atau penyadapan sebagaimana dilarang dalam pasal 31(2) UU ITE karena tidak ada “transmisi” ” informasi elektronik yang disadap atau disadap.
Jadi rekam suara kejadian nyata langsung dari smartphone Anda
Harga alat rekaman suara, alat penyaring suara rekaman, cara rekaman suara dijadikan status wa, apakah monitor komputer bisa dijadikan tv, alat rekaman suara, alat penjernih suara rekaman hp, alat rekaman suara nyanyi, alat buat rekaman suara, apakah alat perapi gigi bisa merapikan gigi, apakah cctv bisa merekam suara, alat rekaman suara yang bagus, apakah ada cctv yang bisa merekam suara